Labuan Bajo – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo hadiri Penyambutan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Menteri Hukum, Menteri Hak Asasi Manusia, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang baru secara resmi pada Senin, 21 Oktober 2024. Acara ini dilaksanakan secara hybrid dan terpusat di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM. Menteri Koordinator dan Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan terpilih yakni Yusril Ihza Mahendra dan Otto Hasibuan; Menteri dan Wakil Menteri Hukum, yakni Supratman Andi Agtas dan Edward Omar Sharif Miariej; Menteri dan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, yakni Natalius Pigai dan Mugiyanto Sipin; serta Menteri dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, yakni Agus Andrianto dan Silmy Karim.
Penyambutan ini menandai peresmian restrukturisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang kini berubah dan dibagi menjadi tiga kementerian yang terpisah, yakni Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemekaran Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga kementerian dapat meningkatkan fokus para menteri untuk menangani bidang masing-masing.
Penyambutan ini diharapkan menjadi awal yang baik bagi sinergi antara Kementerian Hukum dan HAM dengan seluruh jajarannya di tingkat daerah, untuk menciptakan pelayanan yang semakin baik di sektor hukum, imigrasi, dan pemasyarakatan di seluruh Indonesia. "Patut kita sambut dengan rasa syukur dan sekaligus juga merupakan tantangan bagi kita, fokus menangani bidang-bidang yang mungkin kalau dipimpin satu menteri akan kurang fokus," ucap Yusril Kepala Kantor Imigrasi Labuan Bajo, Jaya Mahendra menyampaikan bahwa kehadirannya serta seluruh jajaran Kantor Imigrasi Labuan Bajo dalam penyambutan virtual ini menunjukkan komitmen kuat untuk mendukung program-program yang akan dicanangkan oleh para menteri baru, serta memastikan pelayanan publik di bidang imigrasi tetap berjalan optimal.
