Manggarai – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo melakukan pertemuan koordinasi dengan
Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai, Dr. Deddy Diliyanto, S.H.,M.H. Pertemuan tersebut
berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Manggarai di Ruteng pada Kamis, 22 Januari 2026.
Dalam kunjungan yang bersifat silaturahmi ini, Imigrasi Labuan Bajo dihadiri oleh Kepala Kantor
dan beberapa pejabat struktural. Agenda awal pertemuan diisi dengan pengenalan profil Kantor
Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo, mulai dari klasifikasi kantor, wilayah kerja, hingga layanan
keimigrasian yang diberikan, termasuk pelayanan paspor di Mal Pelayanan Publik (MPP) Bajawa
serta pelayanan one stop trip.
Kasi Inteldakim Imigrasi menyampaikan bahwa saat ini struktur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM telah terpisah, namun hingga kini di wilayah Manggarai Barat belum tersedia Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan Negara (Rutan). Kondisi tersebut menjadi salah satu poin penting yang dibahas dalam rangka mengantisipasi penanganan perkara keimigrasian yang berpotensi terjadi di wilayah kerja.
Selain itu, kedua instansi juga membahas pentingnya koordinasi dan pendampingan hukum terhadap kasus-kasus keimigrasian yang mungkin muncul ke depan, termasuk sosialisasi Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar terdapat kesamaan pemahaman dalam penanganan perkara. Analisis terkait Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) serta mekanisme pembebasan bersyarat bagi Warga Negara Asing (WNA) juga turut menjadi topik diskusi.
Dalam aspek pengawasan orang asing, disampaikan bahwa situasi di wilayah Manggarai hingga saat ini masih relatif aman. Keberadaan WNA di wilayah tersebut didominasi oleh rohaniawan. Meski demikian, potensi kerawanan tetap menjadi perhatian, terutama terkait keberadaan dan pengembangan kawasan geothermal di wilayah Manggarai. Selain itu, isu terkini mengenai hubungan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan WNA, seperti pacaran hingga pernikahan campuran, juga menjadi bahan pembahasan bersama.
Pertemuan ini turut menyinggung pentingnya sinergi lintas instansi, termasuk dengan Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), TNI, dan Polri, guna menjaga stabilitas hukum dan keamanan di wilayah. Faktor cuaca buruk yang kerap menyebabkan penutupan pelabuhan dan pembatalan penerbangan juga dibahas, yang pada prinsipnya dilakukan sebagai langkah preventif untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.Terkait pelayanan keimigrasian, Kepala Subseksi Inteldakim menjelaskan bahwa layanan jemput bola melalui program Eazy Passport dapat dilaksanakan sesuai permintaan masyarakat, dengan ketentuan minimal 20 pemohon, di mana petugas Imigrasi akan langsung mendatangi lokasi pemohon.
Di sisi lain, Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai (Kajari) menyampaikan, bahwa saat ini pihaknya
telah menjalin kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi di Indonesia serta tengah melakukan peninjauan terhadap kawasan geothermal. Kajari juga berbagi informasi mengenai program internal, seperti penanaman kelapa sebagai bagian dari ketahanan pangan di lingkungan kantor serta perencanaan pembentukan koperasi pegawai.
Menutup pertemuan, Kepala Kantor Imigrasi Labuan Bajo, Charles Christian Mathaus menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antarinstansi. “Melalui pertemuan ini, kami berharap terjalin komunikasi yang lebih intens dan solid dengan Kejaksaan, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian, khususnya dalam pengawasan dan penegakan hukum, dapat berjalan optimal,” ujarnya.
Senada dengan hal tersebut, Kasi Inteldakim Imigrasi Labuan Bajo, Ida Bagus Ari Bramiartha
menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menghadapi dinamika
keimigrasian di wilayah Manggarai dan sekitarnya. “Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan koordinasi dan memberikan pelayanan serta pengawasan keimigrasian yang profesional, humanis, dan berintegritas,” pungkasnya.
